PB PMII

Selain dari pandemi Covid-19 hari ini kita juga menghadapi pandemi kekerasan seksual. Sejumlah data menunjukan saat ini terjadi kondisi gawat darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Harus ada kepastian hukum bagi perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas dalam penyelesaian kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Terbitnya peraturan mentri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nomer 30 tahun 2021 merupakan terobosan besar yang dilakukan pemerintah dalam hal ini kemendikbud-ristek, kasus-kasus kekerasan seksual sering terjadi di perguruan tinggi, bahkan di setiap jenjang pendidikan. Data Komnas Perempuan menunjukan bahwa sepanjang 2015-2020, pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan sebanyak 27 persen  kasus terjadi di perguruan tinggi.

Hadirnya Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi angin segar dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Apalagi aturan tersebut juga sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”   

Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berakhir dengan ketidakjelasan, dan tentu kita tidak ingin terjadi lagi.

Ketua Bidang Perguruan tinggi PB PMII, Adil Rahmat menyampaikan dukunganya atas terbitnya Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021.  "Ini kebijakan baik, dan tentu harapanya korban berani menyuarakan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat di hentikan” kata pemuda asli tanah Sumatera Barat itu.

Bidang Perguruan Tinggi PB PMII melihat  Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai usaha nyata pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan mendukung peraturan menteri tersebut. “Secara umum kita mendukung, Permendikbud-Ristek tersebut merupakan langkah awal pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi," ujar Adil.

PB PMII Bidang Perguruan Tinggi juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat bahwa persoalan kekerasan seksual yang sudah kondisi gawat darurat ini harus menjadi agenda bersama. Semua pihak harus bersama-sama memberikan perlindungan kepada semua orang yang bisa saja menjadi korban kekerasan seksual. Perguruan tinggi harus menjadi tempat terbaik untuk mendidik rakyat dan jangan sampai ada praktik-praktik penindasan di dalam perguruan tinggi.