Oleh: Fuad Muhammad, Wasekjen PB PMII Bidang Agama Dan Hubungan Antar Umat Beragama
PMII.ID - Pengurus
Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)
mencermati secara serius kemunculan orasi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan
Transgender (LGBT) dalam aksi Women's March Jakarta pada 7 November 2026. Orasi
tersebut memunculkan perdebatan publik, khususnya ketika tuntutan pengakuan dan
perlindungan kelompok LGBT dibangun melalui argumentasi kontribusi pajak,
perbandingan dengan kejahatan negara, serta penggunaan narasi hak asasi manusia
sebagai dasar pembenaran. PB PMII memandang bahwa persoalan ini perlu
ditempatkan dalam pembahasan yang lebih mendasar mengenai hubungan antara hak
kewarganegaraan, moralitas agama, tanggung jawab sosial, dan konstitusi negara.
Sebagai
organisasi kemahasiswaan Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, PMII
memiliki landasan ideologis dan keagamaan dalam memandang persoalan
seksualitas, perkawinan, dan kehidupan sosial. Prinsip keislaman yang menjadi
dasar pergerakan memberikan orientasi moral bagi kader dalam menilai berbagai
perkembangan pemikiran dan praktik sosial. Atas dasar tersebut, PB PMII
menegaskan penolakan terhadap upaya normalisasi dan pemberian legitimasi moral
atas praktik hubungan seksual sesama jenis yang bertentangan dengan ketentuan
syariat Islam. Sikap ini merupakan bagian dari tanggung jawab ideologis
organisasi dalam mempertahankan nilai keagamaan dan moralitas sosial.
PB
PMII memandang bahwa argumentasi yang disampaikan dalam orasi tersebut
mengandung persoalan mendasar dalam penalaran. Pernyataan bahwa kelompok LGBT
juga membayar pajak, kemudian menghubungkannya dengan tuntutan penghormatan dan
pengakuan, memperlihatkan pencampuradukan antara hak kewarganegaraan dan
legitimasi moral. Pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara berdasarkan
ketentuan hukum, sedangkan perlindungan hukum merupakan hak yang melekat pada
setiap orang. Keduanya memiliki dasar yang berbeda dari penilaian moral
terhadap suatu gagasan maupun perilaku. Hak seseorang sebagai warga negara
harus dihormati, tetapi hak tersebut tidak secara otomatis menjadi pembenaran
bagi seluruh tuntutan ideologis, sosial, maupun moral yang diperjuangkannya. Hak
kewarganegaraan menjamin kedudukan seseorang di hadapan hukum, bukan memberikan
legitimasi otomatis terhadap seluruh pandangan dan tuntutan yang dibawanya.
Persoalan
yang lebih serius tampak dalam pernyataan orator yang membandingkan kelompok
lesbian, gay, biseksual, dan transgender dengan tindakan korupsi, penembakan,
perampasan tanah rakyat, serta pemerasan. Dalam orasi tersebut disampaikan
pernyataan: "Kawan lesbian/LGBT nggak pernah melakukan korupsi,
kawan-kawan pernah nembak orang gak? Kawan-kawan biseksual pernah mengambil
tanah rakyat gak? Kawan-kawan transgender pernah melakukan pemerasan gak? Jadi
sebenarnya yang menjadi ancaman adalah negara itu sendiri!"
PB
PMII menilai konstruksi argumentasi tersebut mengandung kekeliruan penalaran
karena memperbandingkan dua kategori persoalan yang berbeda. Identitas atau
orientasi seksual merupakan kategori yang berbeda dari tindakan kriminal
seperti korupsi, penembakan, perampasan tanah, dan pemerasan. Membandingkan
keduanya tidak menghasilkan hubungan logis yang dapat membuktikan kebenaran
suatu tuntutan moral. Tidak melakukan tindak pidana juga tidak otomatis
menjadikan seluruh gagasan dan perilaku seseorang memperoleh legitimasi moral.
Dalam ilmu logika, penarikan kesimpulan semacam ini mengandung persoalan
relevansi premis atau non sequitur, sebab kesimpulan yang hendak dibangun tidak
memiliki hubungan pembuktian yang memadai dengan premis yang diajukan.
Di
samping itu, penggunaan keburukan negara sebagai pembanding memperlihatkan
kecenderungan pengalihan isu atau whataboutism. Korupsi, kekerasan,
perampasan tanah, dan pemerasan merupakan persoalan serius yang harus dilawan
karena bertentangan dengan keadilan dan kepentingan rakyat. Akan tetapi,
keburukan tersebut tidak dapat dijadikan instrumen untuk membenarkan tuntutan
moral yang berbeda. Apabila negara gagal memberantas korupsi, maka kewajiban
seluruh elemen masyarakat adalah memperjuangkan pemberantasan korupsi. Apabila
negara gagal melindungi rakyat dari perampasan tanah dan kekerasan, maka
perjuangan harus diarahkan pada penegakan hukum dan pemulihan keadilan.
Kesalahan suatu institusi tidak pernah menjadi bukti otomatis atas kebenaran
tuntutan kelompok lain. Membandingkan dua persoalan yang sama-sama dapat
diperdebatkan secara moral tidak lantas menjadikan salah satunya benar.
Pernyataan
bahwa negara merupakan ancaman juga perlu ditempatkan secara proporsional. PB
PMII mengakui bahwa kritik terhadap pemerintah dan institusi negara merupakan
bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik terhadap negara harus diarahkan
pada perbaikan tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan
rakyat, dan penegakan keadilan. Kritik tersebut tidak dapat dijadikan dasar
pembenaran otomatis atas seluruh tuntutan suatu kelompok. Memperbaiki negara
dan memperdebatkan legitimasi moral suatu perilaku merupakan dua persoalan yang
membutuhkan argumentasi tersendiri.
Persoalan
ini juga terlihat dalam penggunaan slogan "LGBTQ+ Bukan Ancaman"
dan "Make a Better Government" yang terdokumentasi dalam
atribut aksi. PB PMII memandang bahwa pernyataan mengenai tidak adanya ancaman
keamanan tidak serta-merta menjawab perdebatan mengenai legitimasi moral dan
keagamaan. Tidak melakukan tindak pidana merupakan satu persoalan, sedangkan
penilaian terhadap suatu gagasan berdasarkan ajaran agama dan norma sosial
merupakan persoalan lain. Keduanya tidak dapat dicampuradukkan. Demikian pula,
kritik terhadap pemerintahan tidak dapat digunakan sebagai pengganti
argumentasi yang menjelaskan dasar moral suatu tuntutan.
Penggunaan
istilah LGBTQ+ juga memperlihatkan perkembangan konsepsi identitas seksual dan
gender yang semakin luas dalam gerakan tersebut. PB PMII memandang bahwa
perkembangan terminologi dan tuntutan pengakuan identitas perlu dikaji secara
kritis, khususnya ketika berbagai konsep identitas, ekspresi gender, orientasi
seksual, dan tuntutan legitimasi sosial ditempatkan dalam satu kerangka
pembenaran. Dalam perspektif Islam, persoalan seksualitas dan perkawinan
memiliki ketentuan moral serta hukum yang tidak dapat dilepaskan dari ajaran
syariat. Karena itu, penggunaan istilah baru, simbol, maupun narasi kebebasan
tidak dengan sendirinya menghilangkan ruang kritik keagamaan terhadap substansi
gagasan yang diperjuangkan.
Dalam
konteks dokumentasi aksi, PB PMII juga mencermati penggunaan bendera pelangi
dan penyandingannya dengan atribut Palestina. Solidaritas terhadap rakyat
Palestina merupakan persoalan kemanusiaan yang harus diperjuangkan berdasarkan
prinsip keadilan, penolakan terhadap penjajahan, dan perlindungan terhadap hak
hidup suatu bangsa. Namun, solidaritas kemanusiaan tidak dapat dijadikan
legitimasi otomatis bagi seluruh agenda ideologis kelompok yang turut
menyuarakannya. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina memiliki landasan moral
dan politik tersendiri, sebagaimana perdebatan mengenai seksualitas memiliki
kerangka penilaian tersendiri. Kedua persoalan tersebut tidak dapat saling
dijadikan pembenaran tanpa argumentasi yang relevan. PB PMII menegaskan bahwa
dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina harus tetap berdiri tegak sebagai
komitmen kemanusiaan, terlepas dari identitas dan agenda politik kelompok yang
menyuarakannya.
Al-Qur'an
secara tegas mengisahkan kaum Nabi Luth dalam QS. Al-A'raf ayat 80–81, yang
menggambarkan hubungan seksual sesama laki-laki sebagai perbuatan fāḥisyah
(tindakan yang melampaui batas).
وَلُوْطًا
اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٨٠)
“(Kami juga telah mengutus) Lut
(kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu
mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun
sebelum kamu di dunia ini?”
Ayat
tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam pandangan fikih Islam arus
utama mengenai larangan hubungan seksual sesama jenis. Ketentuan ini
memperlihatkan bahwa penilaian moral Islam mengenai seksualitas memiliki dasar
teologis yang tidak dapat dilepaskan dari ajaran wahyu
Landasan
tersebut sejalan dengan QS. Ar-Rum Ayat 21 yang menggambarkan perkawinan
melalui pasangan laki-laki dan perempuan sebagai jalan membangun ketenteraman,
cinta, dan kasih sayang.
وَمِنْ
اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٢١)
“Di
antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram
kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi
kaum yang berpikir.”
Ayat
ini menegaskan kerangka relasi perkawinan dalam pandangan Islam, yang memiliki
dimensi biologis, sosial, dan spiritual. Karena itu, penggunaan argumen
kesetaraan warga negara, kontribusi pajak, ataupun perbandingan dengan
kejahatan korupsi dan perampasan tanah tidak serta-merta membuktikan bahwa
setiap tuntutan terkait seksualitas memperoleh legitimasi moral. Kritik
terhadap negara merupakan hak warga negara, tetapi kritik tersebut tidak dapat
menggugurkan ukuran etik dan ketentuan agama dalam menilai suatu praktik.
Dalam
kerangka Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), persoalan ini perlu ditempatkan
melalui prinsip tawassuth, tawazun, i‘tidal, dan tasamuh. Prinsip
moderasi dan keseimbangan menuntut keteguhan dalam memegang ajaran agama
sekaligus keadilan dalam memperlakukan sesama manusia. Aswaja memberikan
landasan untuk bersikap tegas dalam urusan prinsip, adil dalam penilaian, serta
santun dalam memperlakukan siapa pun.
Dalam
kerangka kebangsaan, PB PMII berpandangan bahwa kehidupan demokrasi Indonesia
harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai ketuhanan,
kemanusiaan, dan konstitusi. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 28J ayat (2)
mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang tunduk pada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan mempertimbangkan moral,
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa
kebebasan dalam kehidupan bernegara memiliki dimensi tanggung jawab dan harus
ditempatkan dalam kerangka hukum. Pada saat yang sama, Pasal 28E ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) tetap menjamin kebebasan berpendapat serta perlindungan
hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, PB PMII membedakan secara tegas
antara hak seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum dan penerimaan
organisasi terhadap gagasan atau tuntutan moral yang disampaikannya.
PB PMII juga menegaskan bahwa penolakan terhadap suatu pandangan moral tidak memberikan pembenaran bagi kekerasan, intimidasi, penghinaan, maupun tindakan main hakim sendiri. Setiap orang tetap memiliki martabat kemanusiaan dan hak atas perlindungan hukum. Ketegasan sikap keagamaan harus berjalan bersama prinsip keadilan dan akhlak dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kritik terhadap gagasan dan tuntutan LGBTQ+ harus disampaikan melalui argumentasi yang bertanggung jawab, bukan melalui tindakan yang merendahkan atau menghilangkan hak dasar seseorang.
Berdasarkan
pertimbangan tersebut, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
menyatakan sikap sebagai berikut:
- Menegaskan komitmen ideologis
PMII terhadap ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan moral
dalam memandang persoalan seksualitas, perkawinan, dan kehidupan sosial,
serta menolak upaya normalisasi dan legitimasi moral atas praktik hubungan
seksual sesama jenis yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
- Mengkritik argumentasi orator
LGBTQ+ dalam aksi Women's March Jakarta 2026 yang mencampuradukkan hak
kewarganegaraan, kontribusi pajak, dan legitimasi moral. Hak atas
perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, tetapi tidak dapat
dijadikan pembenaran otomatis terhadap seluruh tuntutan ideologis dan
moral.
- Menolak konstruksi argumentasi
yang membandingkan identitas LGBTQ+ dengan korupsi, penembakan, perampasan
tanah, dan pemerasan sebagai dasar pembenaran gerakan. Perbandingan
tersebut tidak memiliki relevansi logis untuk membuktikan legitimasi moral
suatu tuntutan.
- Menegaskan bahwa kritik
terhadap keburukan negara harus diarahkan pada perbaikan tata kelola
pemerintahan dan penegakan keadilan, bukan dijadikan instrumen untuk
mengalihkan perdebatan atau membenarkan tuntutan moral yang berbeda.
- Mendorong masyarakat untuk
mengembangkan ruang diskusi publik yang kritis dan bertanggung jawab
dengan menempatkan persoalan seksualitas, identitas, hak asasi manusia,
dan moralitas agama dalam kerangka kajian yang tepat, terbuka, serta dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Menegaskan komitmen PMII
terhadap perlindungan martabat manusia, penegakan hukum, dan penolakan
terhadap segala bentuk kekerasan serta persekusi, tanpa mengurangi
ketegasan organisasi dalam mempertahankan prinsip keagamaan dan
ideologinya.
- Meneguhkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina sebagai komitmen kemanusiaan dan keadilan, serta menolak penggunaan isu kemanusiaan sebagai legitimasi otomatis bagi agenda ideologis lain yang memiliki persoalan moral tersendiri.
PB
PMII memandang bahwa organisasi mahasiswa Islam memiliki tanggung jawab
intelektual untuk merespons perkembangan sosial dengan kejernihan berpikir, keteguhan
prinsip, dan argumentasi yang dapat diuji. Kebebasan berpendapat harus
dihormati, tetapi setiap gagasan yang hadir di ruang publik juga terbuka untuk
dikritik dan diperdebatkan. Hak kewarganegaraan harus dijamin, tetapi tidak
dapat dijadikan alat untuk pembenaran moral masyarakat.
Pada akhirnya, PB PMII akan terus menjaga komitmen keislaman dan kebangsaan dengan menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sebagai orientasi pergerakan. Tidak ada alasan apapun yang dapat menjadikan hak kewarganegaraan, kebebasan berekspresi, maupun kegagalan negara sebagai pembenaran untuk menormalisasi sesuatu yang bertentangan dengan prinsip moral dan ajaran Islam.
