Lembaga Filantropi PB PMII Sikapi Kasus Penyelewengan Dana ACT

Jakarta. Lembaga Filantropi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta PPATK dan Pemerintah untuk mengusut tuntas kasus penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Filantropi ACT.

Direktur Lembaga Filantropi PB PMII, Muhammad Basri sikapi penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Filantropi ACT tersebut.

"Dana filantropi tidak boleh digunakan secara pribadi, apalagi yang gunakan adalah lembaga filantropi. Ini mencederai lembaga filantropi yang lain dan membuat mindset masyarakat terhadap lembaga filantropi kurang percaya atas dana yang mereka salurkan," ungkapnya, Kamis, (07/07/22).

Ia juga meminta agar penyaluran dana yang dilakukan oleh ACT ini di audit lebih lanjut, supaya kita tahu kemana dana ini disalurkan.

"Aktivitas lembaga Filantropi di Indonesia memang perlu pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana, apalagi kasus ini tentang penyelewengan dana umat. Tanggungjawabnya dunia dan akhirat. Juga mesti di audit kemana dana zakat ini disalurkan, apakah tepat sasaran," tutur Basri.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Filantropi PB PMII, Ali Ruhiyat, yang mengatakan jangan sampai dana umat ini digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Dana filantropi ini kan berasal dari masyarakat yang ingin berdonasi dan membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan. Jangan sampai, amanah dari masyarakat ini malah digunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi," ucap Ali, Kamis, (07/07/22) di Jakarta.

Terakhir, Wakil Direktur Lembaga Filantropi PB PMII, Zainal Rahman A Welliken juga menyikapi kasus ACT ini menjadi momentum untuk memperbaiki regulasi filantropi di Indonesia.

"Penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT ini seharusnya menjadi sebuah momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang menyangkut filantropi," katanya.

Karena, lanjutnya, saat ini belum adanya regulasi yang jelas yang mengatur lembaga filantropi di Indonesia. Sehingga ini menjadi suatu momentum dan harapan agar nantinya pemerintah memperbaiki regulasi terkait lembaga filantropi ini.

"Saat ini, regulasi tentang filantropi hanya mengatur tentang sistem birokrasi perizinan saja, seperti yang tertuang dalam UU No 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1980. Maka diharapkan dengan adanya kasus ini pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang akuntabilitas dan sanksi jika terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana filantropi," tutup Zainal.***

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *