Oleh: Muh. Kamal - Biro Hubungan Antar Ummat Beragama PB PMII
PMII.ID - Membangun manusia tidak pernah sesederhana mengisi perut yang kosong. Ia membutuhkan ruang belajar yang layak, guru yang dihargai, dan institusi pendidikan yang sehat. Nutrisi memang penting, tetapi masa depan tidak hanya dibangun dari kalori. Ia dibangun dari pengetahuan, dari keadilan dalam distribusi sumber daya, dan dari keberanian negara untuk membuat kebijakan yang tidak sekadar populer, melainkan benar-benar berpihak pada masa depan.
Perdebatan soal kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya bukan sekadar soal setuju atau tidak setuju terhadap gagasan memberi makan anak sekolah. Di permukaan, program ini tampak sederhana dan bahkan terasa mulia: negara hadir memastikan anak-anak tidak belajar dalam keadaan lapar. Tetapi ketika gagasan itu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan negara dan realitas sosial yang lebih luas, persoalannya tidak sesederhana membagi makanan di ruang kelas. Ia menyentuh soal prioritas anggaran, efektivitas kebijakan, dan kemampuan negara mengelola program besar tanpa tergelincir pada pemborosan maupun penyimpangan.
Negara pada dasarnya selalu bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Karena itu setiap kebijakan seharusnya lahir dari pertimbangan yang jernih tentang mana yang paling mendesak untuk ditangani terlebih dahulu. Dalam konteks inilah kebijakan MBG memunculkan sejumlah pertanyaan yang wajar diajukan. Indonesia adalah negara dengan kondisi sosial yang sangat beragam. Ada daerah-daerah yang masih bergulat dengan persoalan gizi buruk dan stunting, tetapi ada pula wilayah yang secara ekonomi relatif mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anaknya. Ketika kebijakan disusun secara seragam untuk semua tempat, tanpa membedakan kondisi sosial yang berbeda, maka ada risiko bahwa anggaran negara justru mengalir ke tempat yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan intervensi tersebut.
Jika Menggunakan perspektif sosiologis bagaimana negara mengelola populasi melalui apa yang disebut Foucault sebagai biopolitik yaitu Negara hadir mengatur apa yang dimakan, bagaimana tubuh tumbuh, dan pada akhirnya bagaimana warga dibentuk sebagai sumber daya manusia. Karena itu, perdebatan mengenai MBG tidak seharusnya berhenti pada soal niat baik memberi makan anak-anak, tetapi juga perlu mempertanyakan bagaimana kebijakan semacam ini dirancang, siapa yang diuntungkan, dan sejauh mana ia benar-benar memperkuat kapasitas masyarakat, bukan sekadar memperluas kontrol administratif negara atas kehidupan sehari-hari.
Maka Masalahnya bukan pada niat baik memberi makan anak-anak, melainkan pada cara negara menentukan prioritas. Jika dana besar digelontorkan untuk program yang menyasar semua siswa tanpa melihat latar belakang ekonomi mereka, maka sebagian anggaran itu pada akhirnya hanya menjadi bantuan bagi kelompok yang sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sementara di daerah yang benar-benar membutuhkan intervensi serius—wilayah dengan tingkat stunting tinggi atau daerah terpencil dengan akses pangan terbatas—kebutuhan itu justru bisa saja tidak tertangani secara maksimal karena sumber daya sudah tersebar ke mana-mana.
Persoalan lain yang sering luput dari pembicaraan adalah soal tata kelola. Program yang melibatkan distribusi makanan dalam skala nasional bukan perkara kecil. Ia membutuhkan rantai logistik panjang: pengadaan bahan pangan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di tingkat sekolah. Pengalaman berbagai program besar di negeri ini menunjukkan bahwa skema distribusi seperti itu sering kali membuka ruang bagi praktik pemburuan rente. Ketika banyak pihak terlibat dalam satu rantai distribusi, selalu ada kemungkinan munculnya perantara-perantara yang lebih sibuk mengejar keuntungan daripada memastikan manfaat sampai kepada anak-anak yang menjadi sasaran program.
Risiko semacam ini bukan tuduhan berlebihan. Sejarah kebijakan publik di Indonesia memperlihatkan bahwa program yang mengelola anggaran besar sering kali berubah menjadi ladang ekonomi bagi kelompok tertentu jika pengawasannya lemah. Tanpa sistem transparansi yang kuat dan mekanisme kontrol yang jelas, program yang awalnya dirancang untuk tujuan sosial bisa saja bergeser menjadi proyek yang lebih menguntungkan para pelaku di balik layar daripada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.
Selain itu, ada satu pertanyaan penting yang jarang dibahas secara jujur: jika anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk program makan gratis, apa yang bisa dilakukan dengan dana tersebut? Dalam ekonomi publik, selalu ada yang disebut biaya peluang—artinya setiap pilihan anggaran otomatis menutup kemungkinan penggunaan dana untuk hal lain. Sementara itu, pendidikan di Indonesia masih menyimpan banyak persoalan mendasar. Di banyak daerah, bangunan sekolah masih rusak. Tidak sedikit guru yang kesejahteraannya jauh dari layak. Akses terhadap teknologi pendidikan juga masih timpang antara kota besar dan daerah terpencil.
Dengan kondisi seperti itu, wajar jika sebagian kalangan bertanya apakah dana besar untuk makan gratis benar-benar merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Bisa jadi dampak jangka panjang justru lebih terasa jika dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas guru, memperbaiki fasilitas sekolah, atau memperluas akses teknologi pendidikan. Nutrisi memang penting, tetapi kualitas pendidikan juga ditentukan oleh lingkungan belajar yang sehat, guru yang sejahtera, dan akses terhadap pengetahuan yang memadai.
Di balik semua perdebatan itu, ada pula persoalan lain yang lebih halus tetapi tidak kalah penting: hubungan antara pertimbangan teknis dan keputusan politik. Banyak kebijakan besar lahir bukan hanya dari perhitungan teknokratik, tetapi juga dari kebutuhan politik untuk menghadirkan program yang mudah dipahami masyarakat. Program makan gratis memiliki daya tarik yang kuat secara simbolik. Ia konkret, mudah dilihat, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung. Dalam politik, program seperti ini sering kali lebih mudah mendapatkan dukungan publik dibandingkan kebijakan yang dampaknya baru terasa dalam jangka panjang.
Masalahnya, kebijakan yang terlalu bergantung pada daya tarik simbolik kadang mengabaikan diskusi yang lebih dalam tentang efektivitas dan keberlanjutan. Kritik terhadap kebijakan sering kali dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap niat baik pemerintah, padahal dalam tradisi kebijakan publik yang sehat, kritik justru menjadi bagian penting dari proses penyempurnaan kebijakan.
Karena itu, perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak berhenti pada sikap mendukung atau menolak secara mutlak. Yang lebih penting adalah bagaimana merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan lebih realistis dalam pengelolaannya. Intervensi nutrisi tetap penting, terutama bagi daerah yang benar-benar menghadapi masalah gizi serius. Namun pendekatan yang lebih terarah—berdasarkan data kondisi sosial dan kesehatan masyarakat—kemungkinan akan jauh lebih efektif dibandingkan kebijakan yang diterapkan secara seragam di seluruh wilayah.
Negara memang memiliki tanggung jawab untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat dan cerdas. Tetapi tanggung jawab itu juga menuntut kehati-hatian dalam menentukan prioritas, agar kebijakan yang lahir dari niat baik tidak justru menciptakan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran maupun dalam sistem pendidikan itu sendiri.
