Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan dari tindak kejahatannya!
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Pergerakan!
Hadirin, rekan-rekan media, serta seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati.
Hari ini, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersama PKC PMII se Indonesia menyampaikan sikap dan pandangan organisasi terhadap persoalan yang semakin mengancam kehidupan sosial, ekonomi, dan masa depan generasi bangsa, yakni maraknya praktik judi online dan peredaran narkotika.
Kami memandang bahwa judi online dan narkoba bukan semata-mata persoalan kriminalitas biasa. Keduanya telah berkembang menjadi persoalan struktural yang merusak kehidupan masyarakat, menghancurkan ketahanan keluarga, menggerus produktivitas generasi muda, bahkan mengancam masa depan bangsa.
Judi Online telah menjerat masyarakat dalam lingkaran kecanduan, hutang, kemiskinan, pinjaman ilegal, hingga konflik sosial. Sementara narkotika terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan generasi muda Indonesia.
Namun, ada satu persoalan mendasar yang harus kita pertanyakan bersama: mengapa pemberantasan judi online dan narkoba sering kali lebih terlihat menyasar pelaku di tingkat kelas bawah, sementara bandar, pemodal, dan jaringan yang menikmati keuntungan ekonomi dari kejahatan tersebut justru harus terus dibongkar.
Bagi kami, pemberantasan kejahatan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku, negara harus berani menelusuri sumber kekayaan, membongkar jaringan pendanaan, memutus aliran keuntungan, serta merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berkeadilan.
Sebab, selama keuntungan ekonomi dari kejahatan masih dapat dinikmati oleh para bandar dan pemodal, selama itu pula ekosistem kejahatan akan terus memiliki daya untuk tumbuh dan berkembang.
Sahabat-sahabat sekalian,
Dalam konteks inilah PB PMII bersama PKC PMII se Indonesia memandang Rancangan UndangUndang Perampasan Aset sebagai momentum penting untuk memperkuat instrumen pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia.
Kami mengapresiasi perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah menjadi RUU inisiatif DPR RI. Namun, kami memberikan catatan kritis bahwa tindak pidana perjudian online harus mendapatkan perhatian dan pengaturan yang tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset.
Kami tidak ingin RUU Perampasan Aset hanya menjadi instrumen hukum yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam menjangkau sumber kekayaan para pelaku kejahatan. tidak sematamata menangkap pelaku namun juga membongkar keseluruhan ekosistem kejahaan.
Atas dasar tersebut, PB PMII menyampaikan delapan tuntutan:
- Mendukung aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan bandar, pemodal, dan aktor intelektual kejahatan, bukan semata-mata menindak pelaku di tingkat bawah.
- Mendukung DPR RI Dan pemerintah memperkuat ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika, termasuk aset yang dikuasai bandar, pemodal, dan jaringan peredaran narkotika.
- Mendesak DPR RI untuk memasukkan tindak pidana perjudian online secara tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana.
- Mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang telah dirampas negara agar tidak menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan baru.
- Mendesak DPR RI membuka ruang partisipasi publik yang bermakna bagi organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
- Mendesak kementerian keuangan RI untuk mengevaluasi total tata kelola fiskal yang berkeadilan.
- Mendesak Aparat Penegak hukum untuk memberantas pertambangan ilegal
- Mendesak Pemerintah Pusat untuk merecovery atas segala kerusakan Hutan yang diakibatkan oleh Karhutla dan menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan.
Hadirin yang kami hormati, kami menyadari bahwa perjuangan memberantas judi online dan narkoba tidak cukup hanya melalui pernyataan sikap, demonstrasi, ataupun kampanye di ruang digital.
Oleh karena itu, PB PMII akan mendorong gerakan ini sebagai agenda advokasi kebijakan nasional melalui konsolidasi organisasi, penyusunan kajian akademik, audiensi dengan DPR RI, Edukasi publik, serta pengawalan terhadap proes legislasi RUU Perampasan Aset.
Kami ingin memastikan bahwa PMII tidak hanya hadir sebagai organisasi yang hanya mengkritik kebijakan negara, tetapi juga sebagai kekuatan intelektual mahasiswa yang mampu menawarkan solusi, memberikan rekomendasi, dan mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat.
Kami juga menegaskan bahwa perjuangan perampasan aset tidak boleh menjadi instrumen kesewenang-wenangan negara. Setiap proses harus berlandaskan hukum, menjamin hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik. Jangan biarkan bandar menikmati keuntungan, sementara masyarakat menanggung kerugian.
Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Inilah saatnya hukum tidak hanya menghukum mereka yang berada dilapangan, tetapi juga menjangkau mereka yang mengendalikan dan menikmati keuntungan dari kejahatan.
PMII berdiri untuk keadilan sosial, kedaulatan hukum, dan masa depan generasi bangsa. Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan kejahatannya!
PMII untuk Indonesia.
Bebas judi online dan narkoba, menuju Demokrasi yang berkeadilan.
Bandung, 18 November 2026
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersama PKC PMII se Indonesia
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Pergerakan!