PMII Bakal Gelar Muspimnas di Bandung, Siapkan Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintahan Prabowo

PMII.ID, JAKARTA, 15 November 2026 — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) akan menyelenggarakan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) di Bandung, Jawa Barat, pada 19–24 November 2026 mendatang. Forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Kongres ini difokuskan untuk merumuskan buku rekomendasi kebijakan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan sejak tahun 2024.

Mengusung tema "Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045", Muspimnas 2026 menjadi momentum konsolidasi gagasan kader PMII se-Indonesia dalam merespons arah pembangunan nasional.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, menegaskan bahwa perwujudan negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan konstitusi tidak cukup dilakukan sekadar melalui penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, setiap kebijakan negara harus dinilai dari kualitas tata kelola serta dampak nyatanya bagi kemandirian masyarakat, bukan hanya dari niat maupun besarnya skala program.

"Negara kesejahteraan ala Indonesia bukan sekadar negara penyalur bantuan sosial, melainkan negara yang menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi," ujar Shofiyulloh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Shofiyulloh menjelaskan, pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh paradoks pembangunan yang tengah dihadapi Indonesia. Di tengah narasi capaian pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi, daya beli kelas menengah ke bawah dinilai masih rapuh, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah belum teratasi, serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung.

Merujuk pada Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34, ia mendesak pemerintah agar meninggalkan pendekatan teknokratis yang elitis dan top-down, serta mewaspadai praktik oligarki yang menggerogoti hak-hak dasar warga negara.

"Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus dikembalikan ke rel konstitusi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan keadilan sosial benar-benar terdistribusi hingga ke level akar rumput," tegasnya.

Ketua Steering Committee Muspimnas sekaligus Ketua Kaderisasi Nasional PB PMII, Acep Jamaludin, memaparkan bahwa buku rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah dan parlemen tersebut juga akan memotret "pola ayunan" pembangunan nasional dari masa ke masa—di mana setiap era cenderung menonjolkan sebagian mandat konstitusi sambil mengabaikan mandat lainnya.

Acep mengakui bahwa pemerintahan sejak 2024 menunjukkan pergeseran ke arah kehadiran negara secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Kendati demikian, skala program yang masif tidak secara otomatis menjamin kesesuaiannya dengan konstitusi.

"Konstitusionalitas sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh niat dan skalanya, melainkan oleh tata kelola, mutu, distribusi manfaat, dan keberlanjutannya," jelas Acep.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PMII tidak akan mengadopsi model negara kesejahteraan dari Barat maupun negara pembangunan Asia Timur, melainkan menggali, menunaikan, dan menagih pelaksanaan model kenegaraan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia sendiri. Pasca-penyerahan, buku rekomendasi tersebut akan dikawal melalui kajian dan diskusi intensif di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat rayon hingga pengurus besar.

Untuk membuka gelaran Muspimnas di Bandung, PB PMII telah mengundang Presiden Prabowo Subianto, pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sebelumnya, jajaran pengurus PB PMII juga telah beraudiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (3/11), untuk menyampaikan undangan serupa.

Shofiyulloh memastikan bahwa kehadiran para pejabat negara tidak akan memengaruhi independensi maupun daya kritis organisasi. Muspimnas ini sekaligus menjadi pembuktian posisi gerakan mahasiswa di tengah dinamika kebangsaan.

"Kita mempraktikkan critical engagement, bukan oposisi buta yang menolak segala hal tanpa solusi, tetapi juga bukan kelompok yang bisa dikooptasi oleh kekuasaan. Gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak menjadi sekadar ruang gema kemarahan tanpa jalan keluar, maupun menjadi stempel pembenaran kekuasaan," ungkapnya.

Sekedar informasi, rangkaian kegiatan Muspimnas PMII 2026 akan dipusatkan di tiga lokasi bersejarah dan strategis di Jawa Barat, yakni Gedung Merdeka, Taman Braga, dan BPSDM Jawa Barat.

Berdasarkan data panitia hingga Minggu (15/11), sebanyak 300 cabang dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dari seluruh Indonesia telah resmi mendaftar sebagai peserta, sementara sekitar 34 cabang lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi. Kehadiran ribuan kader di wilayah Bandung dan Cimahi selama sepekan penyelenggaraan diharapkan turut memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi dan peningkatan pendapatan pelaku UMKM setempat.