Terjunkan Ribuan Kader, PMII Tuntut Kenaikan Harga BBM Dibatalkan

Jakarta, PMII.ID-Ribuan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022). PB PMII menuntut agar kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah dibatalkan. Hal ini karena dinilai akan menyulitkan masyarakat. 


PMII menyatakan bahwa kenaikan BBM di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dari dampak Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi tersebut dilakukan melalui tiga (3) cara, berikut; peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Di lain sisi justru Pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis mengganggu ketiga rencana pemerintah tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. 


Selain itu, PB PMII berpandangan bahwa kenaikan harga BBM dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat.


Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara. Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak.


Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara. 


Berikut, adalah tuntutan PMII dalam aksi yang dilakukan di Jakarta sebagai respons atas dinaikannya harga BBM:


Pertama, PMII dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar bersubsidi dengan berpegangan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.




1 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *